<a href="http://www.rriende.net/indonesia-berdonor/"><b>INDONESIA BERDONOR</b></a> <a href="http://www.rriende.net/ende-harus-menjadi-model-hidup-toleransi/"><b>ENDE HARUS MENJADI MODEL HIDUP TOLERANSI</b></a> <a href="http://www.rriende.net/team-monitoring-puslitbangdiklat-bersama-kasi-teknik-dan-kasubsi-transmisi-memonitoring-siaran-rri-ende/"><b>Kegiatan Pemetaan Jangkauan Siaran LPP RRI Ende Di Wilayah Ende Bersama Tim Puslitbangdiklat LPP RRI</b></a> <a href="http://www.rriende.net/umat-beragama-diingatkan-waspadai-politik-yang-mengganggu-agama/"><b>Umat Beragama Diingatkan Waspadai Politik Yang Mengganggu Agama</b></a> <a href="http://www.rriende.net/indonesia-berdonor-di-ende/"><b>INDONESIA BERDONOR DI ENDE</b></a>
 

Panwaslu Ende Ingatkan PNS Agar Bersikap Netral

Panwaslu Ende Ingatkan PNS Agar Bersikap Netral

Panwaslu Ende Ingatkan PNS Agar Bersikap NetralPanitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ende mengingatkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah itu untuk bersikap netral guna menjaga situasi daerah tersebut tetap kondusif serta terciptanya Pilkada yang jujur, adil dan bermartabat.

Ketua Panwaslu Kabupaten Ende, Esterina Sagajoka mengatakan hal itu kepada Pos Kupang pekan lalu saat dikonfirmasi mengenai langkah dari Panwaslu Kabupaten Ende dalam menyikapi persoalan mengenai netralitas PNS dalam Pemilu Kada Kabupaten Ende pada putaran kedua yang akan digelar pada 2 Desember 2013 mendatang.

Esterina yang ditemui di Mapolres Ende mengatakan sebenarnya mengenai netralitas PNS sudah dikeluarkan melalui surat edaran dari Menpan No 07 yang menyatakan bahwa PNS dilarang ikut terlibat dalam proses kampanye atau mendukung paket tertentu.

Dengan  adanya edaran itu ujar Esterina semestinya menjadi rambu-rambu bagi PNS dalam pelaksanaan Pilkada sehingga dengan demikian mereka tidak terlibat langsung dalam memberikan dukungan kepada paket tertentu.

Tentang edaran dari Menpan, Esterina mengatakan bahwa hal itu sudah diberikan kepada Pemda Ende dengan harapan agar edaran yang ada bisa disosialisasikan kepada semua PNS dalam lingkup Pemkab Ende agar senantiasa bersikap netral.

Pada kesempatan itu Esterina meminta kepada masyarakat untuk ikut mengawasi keberadaan PNS karena memang jika ditemukan ada oknum PNS atau pejabat pemerintah yang ikut terlibat sebagai tim sukses paket tertentu hal itu hendaknya dilaporkan ke Panwaslu disertai dengan data dukungan yang bisa dipertanggungjawabkan seperti rekaman suara, rekaman video atapun foto-foto.

Terkait Bansos, PMKRI Periksa Gubernur NTT

Terkait Bansos, PMKRI Periksa Gubernur NTT

 

Terkait Bansos, PMKRI: Periksa Gubernur NTTdemo-bansos-pmkri

 

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT segera memeriksa Gubernur NTT terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) selama tiga tahun berturut-turut (2010, 2011 dan 2012).

Desakan PMKRI itu tertuang dalam salah satu pernyataan sikapnya saat menggelar unjuk rasa di Kejati NTT, Selasa (12/11/2013). Selain meminta gubernur diperiksa, PMKRI juga mendesak kejati lebih repsonsif dan menindaklanjuti setiap temuan BPK yang berindikasi unsur pidana.

PMKRI juga meminta kejati agar lebih independen dalam mengusut dan menyelesaikan masalah-masalah korupsi di NTT. Berikutnya, mendesak kejati memeriksa pihak terkait dalam temuan BPK NTT.

Aksi unjukrasa yang diikuti puluhan aktivis PMKRI ini menggunakan satu unit mobil pick up dan beberapa sepeda motor. Aksi ini dimulai dengan berjalan kaki dari Marga PMKRI Kupang di depan Mapolda NTT menuju Kantor Kejati NTT. Mereka membawa serta spanduk bertuliskan, “Kejati NTT segera tuntaskan Bansos NTT dan poster bertuliskan, Kejati NTT dimakan rayap, Bansos lenyap, NTT butuh pahlawan untuk berantas korupsi, Kejati NTT diam, bansos 2009, 2010,2011 dan 2012 merayap.”

Tiba di gerbang Kantor Kejati NTT, puluhan aktivis ini tidak langsung masuk, karena pintu gerbang ditutup rapat dan dijaga ketat aparat kepolisian. Pihak kejati lalu meminta lima perwakilan aktivis untuk berdialog di dalam kantor.

Lima perwakilan aktivis itu, antara lain Koordinator Umum, Jecko Jewata; Koordinator Lapangan, Igo Melkior; Sekjen, Bonefasius Jehadin; dan dua perwakilan lainnya.  Mereka diterima dua pejabat Kejati NTT, yakni Asisten Bidang Intelijen (Asintel), Paris Pasarribu, S.H; dan Asisten Bidang Pidana Khusus (Aspidsus) Gasper Kase, S.H di ruang kerja Asidsus.

Kondisi di Solor Flores Timur NTT sudah Kondusif

18 November, 2013 Berita Daerah, RRI Ende
Kondisi di Solor Flores Timur NTT sudah Kondusif

Sedikitnya 136 Rumah Warga terbakar, 3 orang meninggal dunia, aktifitas masyarakat lumpuh, Pemerintah Kabupaten Flores Timu, harus menurunkan bantuan tanggap darurat.

Itulah akibat dari perseteruan dua desa bertetangga di Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur, yang kembali menuai persoalan bentrok warga, setelah bentrok warga di Adonara Timur, yang belum tuntas permasalahannya.

Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur (Flotim) Valens Tukan, dihubungi KBRN, menjelaskan, perseteruan seyogianya berawal dari sengekata mengumpul batu di batas desa antara desa Lohayong dan Wulublolong Solor Timur. Masyarakat di kedua desa bertetangga itu, sama-sama menyebut lokasi kumpul batu itu adalah wilayah desa mereka.

Tak pelak, sejak 4 Nopember 2013, masyarakat di kedua wilayah itu bentrok. 136 rumah penduduk ludes terbakar, tiga orang meninggal dunia, dan Pemkab setemat menurunkan bantuan tanggap darurat, untuk membantu menghidupkan warga yang enggan keluar rumah. Konon batu yang diambil masyarakat Wulublolong itu untuk membangun tempat umum bagi warga.

Ditanya soal kondisi terkini, Valens Tukan menjelaskan, hari ini Kamis (7/11/2013) suasana kedua desa mulai kondusif, tidak ada lagi perseteruan, hanya Pemerintah setempat mengajak masyarakat yang selama kerusuhan meninggalkan rumah dan menginap di rumah keluarga lain yang dianggap aman, agar segera kembali ke rumah  masing masing, untuk mempermudah droping bantuan, sambil Pemerintah mengupayakan rekonsiliasi.

Soal, rumah terbakar, Wabup Valens Tukan, menyebut ada 136. Ia juga menegaskan jika ada isu yang beredar, bahwa ada rumah ibadah terbakar, itu bohong.

“Tidak ada rumah Ibadah yang terbakar, rumah warga disamping rumah ibadah terbakar, tapi rumah ibadah tidak,” tegas Valens Tukan.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya bersama unsur Forkompimda Propinsi hari ini Kamis (7/11/2013) telah berkunjung di lokasi warga yang bersengketa.

Mereka yang meninggal dunia adalah orang-orang tua, berusia antara 70 tahun, sementara yang luka-luka dilarikan ke RSUD Larantuka  (seberang Laut) untuk dirawat intensif.

Untuk diketahui, letak geografis pulau Solor, berhadapan dengan Kota Larantuka Ibu Kota Kabupaten, dan Kota Waiwerang Kecamatan Adonara Timur, sama sama berada dalam wilayah teritorial Kabupaten Flores Timur.

Di NTT, Satu Orang Merangkap Tujuh Jabatan

Di NTT, Satu Orang Merangkap Tujuh Jabatan
Di NTT, Satu Orang Merangkap Tujuh Jabatan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Somie Pandie mempersoalkan rangkap jabatan di lingkungan pemerintahan provinsi yang dinilainya tidak masuk akal. Sebab, tujuh jabatan sekaligus dipegang oleh satu orang. “Bagaimana roda pemerintahan bisa berjalan efektif karena satu orang memegang begitu banyak jabatan,” kata Somie di sela-sela rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT tahun 2014 di Gedung DPRD NTT, Senin, 18 November 2013.

Somie meminta agar dilakukan penataan agar jabatan di pemerintahan Provinsi NTT tidak dirangkap satu orang. Apalagi, kata dia, saat ini sedang berlangsung agenda penting, yakni pembahasan APBD. DPRD memerlukan kehadiran setiap pejabat yang menjadi partner kerja pada saat membahas setiap program kerja dan rencana anggarannya. “Hebat betul seseorang bisa menguasai masalah di begitu banyak lembaga yang dipimpinnya,” ujarnya dalam rapat yang dihadiri Gubernur NTT Frans Lebu Raya.

Anggota DPRD NTT lainnya Anwar Pugeno juga mendesak agar dilakukan pengisian jabatan setiap lembaga agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal. Seorang memegang banyak jabatan memperlihatkan buruknya penataan dan perencanaan sumber daya manusia di Provinsi NTT. Ini sekaligus menandakan Badan Kepegawaian Daerah tidak berfungsi dengan baik. “Apakah sudah tidak ada orang pandai di NTT sehingga banyak jabatan yang harus dirangkap oleh satu orang,” ucapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, 124 jabatan kepala dinas, kepala badan, hingga kepala biro di Pemerintah Provinsi NTT sudah lama lowong. Akibatnya, seorang bisa merangkap banyak jabatan. Bahkan sekitar 110 dinas, badan, hingga biro, kepemimpinannya dijalankan oleh seorang pelaksana tugas (Plt).

Andreas Jehalu, misalnya. Jabatan utamanya adalah Asisten Pembangunan di Sekretariat Daerah Provinsi NTT. Namun Andreas juga merangkap sebagai Kepala Dinas Koperasi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Biro Kepegawaian, Asisten Kesejahtraan Rakyat, Kepala Biro Ekonomi, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Demikian pula Yohana Lisapaly, yang tugas utamanya sebagai
Asisten Pemerintahan di Sekretariat Daerah Provinsi NTT. Yohana memegang pula jabatan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat), Kepala Biro Umum dan Kepala Dinas Pariwisata.

Frans Lebu Raya mengakui perlu dilakukan penataan agar tidak terjadi rangkap jabatan oleh seseorang. Namun, jabatan-jabatan yang dirangkap oleh seseorang saat ini tidak bisa begitu saja diganti oleh orang lain. Sebab, mereka telah menyiapkan program pembangunan tahun 2014, yang kini sedang dibahas bersama DPRD. “Jika diganti, pejabat baru tidak akan paham program dari masing-masing lembaga,” tuturnya.

FPKM Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana DAK Tahun 2006

17 November, 2013 Berita Daerah, RRI Ende
FPKM Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana DAK Tahun 2006

Foto0829

Menurut kuasa hukum FPKM Kabupaten Ende dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia-TPDI Jakarta Silvester Nong Manis,SH kepada RRI Rabu (30/10/2013) di Ende mengatakan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende-FPKM melaporkan kepada kepala kejaksaan negeri Ende terkait dugaan penyimpangan kegiatan pengadaan buku dan alat peraga,rehabilitasi bangunan gedung serta pengadaan meubeler dari dana alokasi khusus-DAK tahun 2006 dan 2007 pada dinas PPO kabupaten Ende.

Dikatakannya perjuangan forum yang senantiasa mengawal penyelenggaraan pemerintah yang baik,bebas dari KKN dengan berinisiatif melaporkan kasus tersebut ke kejaksaan negeri Ende diserta bukti-bukti yang akurat dan bisa dipertanggunjawabkan secara hukum.

“Kasus dugaan penyimpangan dana DAK selama ini tidak pernah disentuh oleh aparat kejaksaan negeri Ende sehingga forum melaporkan ke kejaksaan disertai bukti akurat,” ujarnya.

Silvester Nong Manis, SH menambahkan, dengan adanya laporan dan penyerahan dokumen sebagai barang bukti oleh masyarakat tersebut, kejaksaan negeri Ende dan pihak terkait lainnya dapat mengambil langkah hukum sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang ada pada kejaksaan guna mengusut tuntas dugaan adanya penyimpangan tersebut.

Pengadilan Tolak Gugatan Praperadilan FPKM Kabupaten Ende

Pengadilan Tolak Gugatan Praperadilan FPKM Kabupaten Ende

aMenurut Ketua Pengadilan Negeri sekaligus hakim tunggal yang memutuskan perkara pra peradilan tersebut Achmad Peten Sili,SH,MH kepada RRI Jumad 30 / 10 / 2013 di Ende mengatakan penolakan gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Forum Peduli Kesejahteraan Masyarakat-FPKM Kabupaten Ende karna dinilai bertentangan dengan pasal 77 kitab undang-undang hukum acara pidana-KUHP.

Dikatakannya tidak terdapat satu aturanpun baik dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undang lainnya yang memberikan kewenangan sekaligus mengajukan gugatan pra peradilan untuk memutus sah tidaknya proses penghentian penyelidikan atau menaikan status perkara dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.

“pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga dinyatakan ditolak”tegasnya.

Achmad Peten Sili menambahkan sesuai ketentuan pasal 77,pasal 78 dan pasal 79 KUHAP maka pengadilan menolak permohonan gugatan pra peradilan untuk seluruhnya dan mewajibkan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 2 ribu 500 ratus rupiah.

Garuda Indonesia Buka Jalur Penerbangan Ke Ende

15 November, 2013 Berita Daerah, RRI Ende
Garuda Indonesia Buka Jalur Penerbangan Ke Ende

Bertempat di Rumah Jabatan Bupati Ende, VP Garuda Indonesia Ary Suryanta menyampaikan kepastian  ekspansi Garuda Indoesia dengan memilih tiga kota tujuan penerbangan di NTT, yakni Labuan Bajo, Tambolaka, dan Ende, selain Kupang, untuk melayani pengguna jasa penerbangan selain sejumlah armada yang selama ini telah beroperasi.

Manajemen Garuda memilih Ende dengan berbagai pertimbangan. Selain pertimbangan bisnis penerbangan, Garuda juga ingin berperan lebih dalam pembangunan kawasan Indonesia Timur, termasuk memberikan pelayanan mudah, ramah dan menguntungkan bagi pengguna jasa penerbangan.

Sejalan dengan percepatan pembangunan kawasan tertinggal itulah, Garuda melirik sejumlah titik yang selama ini beroperasi City Link, akan diganti dengan penerbangan Garuda dengan pesawat jenis ATR 72600 yang lebih modern dan terbaru, 70 seet, full service dengan mengutamakan kenyamanan dan keselamatan Garuda akan  mengoperasikan pesawat rata-rata di bawah enam tahun operasi.

Penumpang akan dilayani full service dari cek in  sampai pindah pesawat  tukar sechedulle tanpa tiket hangus,  termasuk kemudahan airport tax.

Tanggal 3 Desember Garuda dengan pesawat ATR berkapasitas 70 seet itu akan melakukan penerbangan pertama dengan didahului Joy flght di atas Kota Ende.

Sementara itu, Bupati Ende Don Wangge, menyambut baik kehadiran armada penerbangan BUMN itu, dengan harapan akan lebih memudahkan masyarakat di daerah ini yang jika ingin bepergian ke arah Barat, tidak perlu lagi menyinggahi Kupang, cukup dari Ende, Labuan bajo dan seterusnya ke arah Barat.

Penerbangan Ende tanggal 3 Desember 2013, Garuda Indonesia tiba jam 14.35 berangkat 15.05 WITA.

Satu kali penerbangan yang diagendakan Garuda, tidak tertutup kemungkinan penambahan jadwal penerbangan dari dan ke Ende.

 

Kampanye Damai Awali Tahapan Kampanye di Ende

18 October, 2013 Berita Daerah
Kampanye Damai Awali Tahapan Kampanye di Ende

polres_nwKampanye sebagai awal tahapan terpanas yang diadakan oleh setiap kandidat untuk merebut simpati publik menuju puncak helatan yakni saat pemungutan suara, termasuk di Ende yang akan mencapai klimaks 21 Oktober mendatang. Delapan Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Ende, Jumat (4/10/2013), di aula Bhayangkara Ende, dihadapan institusi penyelenggara dan aparat Kepolisian, menyampaikan kesanggupan untuk melewati tahapan krusial kampanye secara damai, santun, dan bertanggung jawab. Isi Deklarasi yang dibacakan oleh Paket termuda, Heribertus Gani dari Paket darmawan diikuti segenap Calon. Kapolres Ende AKBP Musni Arifin, S.Ik dihadapan delapan Kandidat dan simpatisan serta tim Pememang mengajak semua pelakon untuk bersama sama belajar dari berbagai persoalan yang pernah tarjadi di beberapa Kabupaten yang melakoni tahapan Pilkada yang belum mencapai titik baik. Musni Arifin juga meminta semua Kandidat untuk melewati tahapan ini tidak dalam rasa takut segan tidak takut dalam tekanan karena ini adalah hajatan masyarakat yang diamanatkan pada KPUD. sebuah pesta rakyat hendaknya dilewati dengan keindahan senang dan gembira tidak dengan ketakutan. Agar tahapan Kampanye dapat berjalan dengan aman tentram dan damai. “Kita tidak ingin Pilkada bermasalah dalam bentuk apapun. Pililkada yang damai dan tentram di daerah ini menjadi impian masyarakat di kabupaten Ende,” tegas Musni Arifin. Sebelumhya Ketua KPUD Ende, Budhi Wadhi mengatakan, Pilkada damai agar tidak menghasilkan konflik berkepanjangan. Dengan harapan hasil Demokrasi dapat mengingatkan rasa solidaritas, apapun pilihan politiknya. Pilkada adalah pesta demokrasi yang menghasilkan pemimpin pilihan rakyat menuju Ende Lio sare Pawe yang mandiri dan Beradab. Acara Deklarasi Kampanye Damai dalam rangka Pilkada ende tahun 2013, memilih Calon Pemimpin Daerah periode tahun 2014-2019 itu, ditandai dengan pembubuhan tanda tangan Ikrar Damai dari Delapan Pasangan, disaksikan Kapolres Ende, Ketua KPUD Ende dan Panwaslu kabupaten Ende.

Partai Demokrat Dukung Paket Garuda Untuk Bertarung Dalam Pilkada Ende

20 August, 2013 Berita Daerah
Partai Demokrat Dukung Paket Garuda Untuk Bertarung Dalam Pilkada Ende

Meskipun di isuhkan  Partai Demokrat Kabupaten Ende  belum kantongi  SK dari Dewan Pimpinan Pusat untuk mengusung kandidat Calon Bupati-kandidat calon Wakil Bupati Ende Periode 2014-2019.

Read more

Anggota PPK Pemilukada Ende Dilantik

11 June, 2013 Berita Daerah
Anggota PPK Pemilukada Ende Dilantik

BUDI_WADI105 orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Ende dilantik.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ende Florentinus Hani Wadhi,SH kepada RRI Minggu (9/6/2013) di gedung Inepare Ende mengatakan Pemilukada Kabupaten Ende akan dilaksnakan sesuai dengan program, jadwal dan tahapan yang telah diluncurkan dimana pemungutan dan perhitungan suara di TPS dan KPPS pada tanggal 21 Oktober 2013 mendatang.

Read more